PERDES NO 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MAKARTI JAYA

KEPALA DESA MAKARTI JAYA

KECAMATAN TALUDITI KABUPATEN POHUWATO

PERATURAN DESA MAKARTI JAYA

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAHAN DESA MAKARTI JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAKARTI JAYA

Menimbang :        a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

  1.    bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  2.    bahwa penyusunan Peraturan Desa ini dimaksudkan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaran Pemerintahan Desa Makarti Jaya;

Mengingat :    1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  2. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2091)
  8. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 188);
  9. 10. Peraturan  Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKARTI JAYA

DAN

KEPALA DESA MAKARTI JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA MAKARTI JAYA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

  1. Desa adalah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;
  2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
  3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Makarti Jaya
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
  5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuldan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokrasi;
  7. Perangkat Desa adalah pegawai desa yang diangkat dari penduduk yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
  8. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Desa adalah Penjabat yang berasal dari PNS, yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetepkan dengan Peraturan Desa;
  10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuatoleh BPD bersama Kepala Desa;
  11. Keputusan Kepala desa adalah Makarti Jaya;

 

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA MAKARTI JAYA

Pasal 2

  1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Makarti Jaya terdiri dari Kepala Desa Makarti Jaya dan Perangkat Desa.
  2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri  dari Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis.

Pasal 3

  • Organisasi dan tata Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun

sebagai berikut:

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat desa dan pelaksana teknis;

  1. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf yang terdiri atas:
  2. Urusan Umum dan Perencanaan;
  3. Urusan Keuangan;
  4. Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dibantu oleh unsur pelaksana bendahara desa;
  5. Pelaksana teknis terdiri dari:
  6. Seksi Pemerintahan;
  7. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
  8. Selain unsur Sekretariat, Pelaksana Teknis, penyelenggaraan pemerintahan Desa Makarti Jaya juga dibantu oleh pelaksana kewilayahan yakni Kepala Dusun;
  9. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efektifitas serta efisisensi penyelenggaraan pemerintahan Desa Makarti Jaya Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa serta ketentuan yang berlaku;
  10. Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
  11. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) berdasarkan Berita Acara musyawarah penetapan jenis desa sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

 

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Keudukan, tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Kepala Makarti Jaya sebagai Kepala Pemerintahan Desa Makarti Jaya
  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaDesa berwenang:
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
  4. Menetapkan Peraturan Desa;
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya dalam mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  12. Mendorong pengembangan dan pemanfaatkan teknologi tepat guna; dan
  13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa melalui perencanaan partisipatif, swadaya dan gotong royong;

4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Desa berhak:

  1. Mengusulkan sturktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaanlainnya yang sah;
  4. Mendapat jaminan kesehatan; dan
  5. Mendapatkan bantuan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

5) Kewajiban Kepala Desa antara lain:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

  1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Desa;
  3. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel,transparan, rofessional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas darikolusi, korupsi, dannepotisme;
  6. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
  7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
  8. Mengelola keuangan dan asset Desa;
  9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  10. menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
  11. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  15. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mempunyai kewajiban:

  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhirtahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga)bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
  3. Menginformasikan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa secara tertulis, berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisandalam berbagai Pertemuan masyarakat desa, radio komunitas ataumedia informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

7) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada, ayat (6) huruf c paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa terkait:

  1. Pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan;
  3. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

8) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:

  1. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  2. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  3. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  4. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

9) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c digunakan oleh badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 5

  1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi adminsitratif berupateguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
  2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 6

  1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebagai unsur pembantu dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.
  2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 7

  • Sekretariat Desa merupakan unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  • Sekretariat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa, administrasi perkantoran, administrasi kewilayahan dan administrasiteknis.
  • Sekretariat Desa dipimpin oleh Seketaris Desa dengan membawahi 2 (dua) urusan yang meliputi:
    1. urusan umum dan Perencanaan;
  1. urusan keuangan;
  • Urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikepalai oleh kepala urusan.

Pasal 8

  • Sekretaris Desa mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberitugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan bidang teknis, meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, urusan keuangan, urusan administrasi umum, dan memberikan pelayanan administratife kepada Kepala Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi;
  1. Menyusun rencana kerja pemerintah Desa;
  2. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja;
  3. Menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh Kepala Desa;
  4. Pengelolaan ketatausahaan, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan umum, rumah tangga desa, dan rumah tangga Sekretariat Desa;
  5. Membuat konsep surat, naskah dinas, meneliti konsep surat dan konsep naskah dinas dari pelaksana teknis;
  6. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi barang;
  7. Melaksanakan urusan administrasi umum, pembinaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh perangkat Desa;
  8. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan olehPerangkat Desa;
  9. Menyusun rancangan dan produk hukum Desa;
  10. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
  11. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan asset Desa;
  12. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  13. Mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan upacara;
  14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa di bidangSekretariat Desa;
  15. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  16. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yangdiberikan oleh Kepala Desa;

 

Pasal 9

  • Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, pengelolaan inventaris ekayaan/ aset desa, perlengkapan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanan administrasi umum pemerintah desa, menyelenggarakan penyusunan rencana, evaluasi dan laporan kerja pemerintah desa;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan suratkeluar serta tata kearsipan;
  2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa/ aset desa;
  3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum serta rumah tangga pemerintah desa;
  4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tuliskantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
  5. Mengelola administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kesekretariatan;
  6. Penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan pemerintah Desa ;
  7. Pengumpulan, pengelolahan dan penganalisan data serta penyajiandata dan informasi potensi Desa;
  8. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  9. Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa;
  10. Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah Desa;
  11. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja pemerintah Desa;
  12. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

 

Pasal 10

  • Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Desa, serta mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
  1. Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang meliputi penatausahaan keuangan, pembukuan, pertanggung jawaban, verifikasi dan mempersiapkan data guna penyusunan dan perhitungan APB Desa;
  2. Mengadakan evaluasi penilaian pelaksanaan APB Desa dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang urusan keuangan;
  3. Pelaksanaaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  4. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan;dan
  5. Melaksanakan, melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.
  • Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) juga melaksanakan fungsi bendahara desa;
  • Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai fungsi :
  1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah;
  3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  4. Pelaksanaan pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berhargalainnya ;
  5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dan daerahdari pembayaran yang dilakukannya;
  6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara dan daerah;
  7. Mengelola rekening tempat penyimpanan; dan
  8. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) kepada KepalaDesa.

 

 

Paragraf 2

Pelaksana Teknis

Pasal 11

  • Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembinan kemasyarakatan;
  • Pelaksana teknis sebagimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
  • Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) seksi meliputi:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan ;

Pasal 12

  • Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kerja, program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  3. Memberikan saran dan masukkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  4. menyelenggarakan Pemerintahan Umum;
  5. Melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  6. Melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan pemerintah desa;
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi Pemerintahan desa;
  8. Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah Desa;
  9. Menyiapkan bahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa;.
  10. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya;
  11. Pembinaan dan fasilitasi administrasi kewilayahan;
  12. Melaksanakan tugas lainnya.

 

Pasal 13

  • Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai tugas Menyusunrencana, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang kemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan masyarakat mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesejahteraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat desa, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, hutan desa, perikanan, industrikecil, usaha informal, peningkatan produksi desa;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  5. Melaksanakan program dan kegiatan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  6. Memelihara prasarana dan sarana di lingkungan desa;
  7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  8. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kemasyarakatan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  10. Mempersiapkan bahan penyusunan program, pembinaan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, peranan wanita, Keluarga Berencana (KB), kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan, peningkatan sumber daya masyarakat, pembinaan kehidupan keagamaan, bantuan bencana alam, dan bantuan sosial;
  11. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga kemasyarakatanlainnya;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang kemasyarakatan;
  13. melaksanakan tugas lainnya.

 

 

Paragraf  3

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 14

  • Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
  1. ,,,
  2. …..
  3. …………
  4. ………..
  5. Pembinaan ketentraman danketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  6. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  7. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
  8. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

 

Paragrap 4

Perangakat Desa Lainnya

Pasal 17

  • Perangkat Desa Lainnya terdiri dari operator dan pernyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa;
  • Pengangkatan calon Perangkat Desa Lainnya untuk jabatan di Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilakukan melalui proses seleksi oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  • Pengangkatan perangkat Desa Lainnya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai pada Pemerintahan Desa MAKARTI JAYA  yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
  • Calon Perangkat Desa Lainnya yang telah dinyatakan lulus seleksi sebelum diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dikonsultasikan dengan  Camat;

Pasal 18

  • Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas membantu KepalaDesa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan lainnyasesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa;
  • Membantu Kepala Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  • Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan sesuai dengan bidang tugasnya danketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa.

 

 

Pasal 19

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa lainnyadiatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa MAKARTI JAYA

 

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala Desa.

 

Bagian Kesatu

Pengangkatan Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 21

  • Pengangkatan Perangkat Desa sebagai dimaksud pasal 19, dilakukan setelah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
  • Persayaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
  1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  3. Terdaftar sebagai penduduk Desa MAKARTI JAYA dan bertempat tinggal di Desa palingkurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
  • Persayaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
    1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahe Esa;
    2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dikurung dan/atau dihukum berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisan setempat;
    4. Bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
    5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dan atau dokter puskesmas setempat;
    6. Bebas Narkoba berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato;
    7. Mengenal, mengetahui dan memahami kearifan lokal sosial, budaya, kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Pasal 22

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hurup d, terdiri dari:

  1. Kartu tanda penduduk elektronik dan surat keterangan domisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  2. Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertras bermaterai;
  3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesaatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  4. Ijzah dari tingkat dasar sampai ijazah terakhhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
  5. Akta kelahiran
  6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah dan/atau dokter puskesmas setempat;
  7. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  8. Surat pernyataan tidak pernah dikurung dan/atau dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan diatas kertas bermaterai;
  9. Surat pernyataan mengenal, mengetahui dan memahami kearifan lokal, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat setempat;
  10. Surat pernyataan tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya diatas kertas bermaterai;

 

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 23

  • Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  1. Kepala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekertaris dan minimal seorang anggota;
  2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pada setiap posisi jabatan yang akan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  5. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  6. Rekomendasi yang berikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, dijadikan dasar oleh kepala desa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  8. Dalam hal rekomendasi Camat beisi penolakan, Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
  • Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup b sebanyak – banyaknya 5 (lima)orang dengan susunan anggota tim sebagai berikut :
  1. Sekretaris Desa atau Pegawai Negeri Sipil Kecamatan sebagai anggota merangkap ketua;
  2. Unsur BPD sebagai sekertaris;
  3. Unsur lembaga kemasyarakatan sebagai anggota
  4. Unsur Tokoh Masyarakat sebagai anggota ; dan
  5. Unsur Golongan Profesi sebagai anggota
  6. Membuat dokumen perencanaan seleksi penerimaan calon perangkat desa yang disepakati bersama BPD sebagaimana ketentuan pada pasal 20 ayat (1);
  • Mekanisme penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  1. Tim melaksanakan Penjaringan :
  2. Pengumuman pendaftaran 3 hari
  3. Pendaftaran selama 3 hari setelah habis masa pengumuman
  4. Penerimaan berkas pendaftran selama satu hari setelah habis masa Pendaftaran
  5. Pelaksanaan Penyaringan meliputi:
  6. Penelitian berkas persyaratan satu hari setelah penerimaan berkas pendaftaran;
  7. Penetapan hasil penelitian berkas paling lama 1 (satu) hari setelah penelitian berkas persyaratan;
  8. Melaporkan hasil Penetapan calon perangkat desa kepada kepala desa 1 (satu) hari setelah Penetapan calon perangkat desa;
  • Kepala desa memgumumkan hasil Penetapan calon Perangkat Desa paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan;
  • Apabila dalam satu formasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksudayat (1) huruf d, setelah dilakukan pengulangan penjaringan dan penyaringan terdapat tidak lebih dari 1 (satu) orang pendaftar dan berdasarkan penilaian dan penelitian berkas persyaratan telah memenuhi syarat, maka dikonsultasikan kepala desa kepada kepada camat untuk beroleh rekomendasi;
  • Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, memuat dasar-dasar pertimbangan berkenaan dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c, d, dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pasal 20;
  • Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf g;
  • Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah ataujanji, dan dilantik oleh Kepala Desa.
  • Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :

”Demi Allah ( Tuhan ) Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa Makarti Jaya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya , dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang -undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia”.

Pasal 24

  • Biaya seleksi penerimaan dan pengangkatan calon perangkat desa, dibebankan pada APBDes Desa Makarti Jaya
  • Perangkat Desa diberikan tunjangan penghasilan setiap bulannya yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 25

  • Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten yang akan mendaftar sebagai calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembinakepegawaian daerah;
  • Dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutandibebaskan sementara dari jabatannya selaku ASN selama menjadi perangkat Desatanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

 

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 26

  • Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya berhenti karena:
  1. Meninggal dunia;
  2. Permintaan sendiri; atau
  • Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c karena:
  1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  2. Berhalangan tetap;
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
  4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa sebagaimanadimaksud Pasal 20;
  5. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
  • Pemberhantian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkandengan keputusan kepala desa.

Pasal 27

Larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) huruf e adalah sebagaiberikut:

  1. Merugikan kepentingan umum;
  2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  4. Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;
  5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  6. Menjadi pengurus partai politik;
  7. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, serta bekerja atau memiliki profesi pada instansi lain baik pada lembaga pemerintah maupun swasta, kecuali untuk pegawai negeri sipil sebagaimana diatur pasal 25;
  9. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye dan/ atau tim sukses, pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan kepala desa;
  10. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  11. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan
  12. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
  13. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan atau norma agama, norma hukum, norma sosial / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 28

  • Dalam hal telah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud pasal 26 ayat (3), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas sampai dengan dilantiknya perangkat desa yang baru
  • Selambat-selambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilaksanakan seleksi dan/atau pengangkatan perangkat desa yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 29

  • Perangkat Desa yang disangkakan dalam suatu tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  • Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas
  • Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan selanjutnya dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 satu tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya bandingdimaksud belum selesai, Kepala Desa dapat memberhentikan yang

Pasal 30

  • Pemberhentian perangkat desa karena meninggal dunia dan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf a dan b, mekanisme sebagai beikut:
  1. Kepala desa membuat laporan tertulis kepada camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
  2. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
  3. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2), mekanisme sebagai beikut:
  1. Kepala desa melakukan konsultasi dengan BPD berkenaan dengan satu orang atau beberapa orang perangkat desa sudah tidak memenuhi syarat atau melanggar larangan dalam forum rapat BPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat;
  2. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud huruf a dilaporkan kepada camat;
  3. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat langkah –langkah yang harus dilakukan kepala desa;
  4. Kepala desa melaporkan kepada camat atas langkah – langkah yangtelah diambilnya;

Pasal 31

  • Kepala desa wajib melaksanakan evaluasi kinerja perangkat desa;
  • Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan tiga tahun sekali sejak dilakukan pengangkatan atau sejak terakhir evaluasi dilakukan;
  • Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi kedisiplinan dan target kinerja berdasarkan tupoksinya.
  • Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaiakan dalam forumrapat BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada camat;

 

 

 

 

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

Dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganya maupundengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VI

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 33

  • Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
  • Hal–hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:
  1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
  2. Dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati .
  • Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34, meliputi:

  1. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  2. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupatenke desa;
  3. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
  4. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  5. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  6. Melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa;
  8. Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retrebusi hasil daerah, dan bantuan keuangan kepada desa;
  9. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  10. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  11. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
  12. menetapkan pakaian dinas dan atribut bagi kepala desa dan perangkat desa;
  13. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  14. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh perangkatdesa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  15. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

berupa faslitasi dalam hal sebagai berikut:

  1. Penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa;
  2. Administrasi tata pemerintahan desa;
  3. Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  4. Pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
  5. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  7. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  8. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  9. Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  10. Kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
  11. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  12. Kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  13. Bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
  14. Koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga

BAB VIII

MEKANISME PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

 

Pasal 37

  • Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;
  • Dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang struktur organisasidan tata kerja pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  • Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) kemudian dibahas bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan;.
  • Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dihadirioleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  • Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadirkurang dari 2/3, maka pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dapat ditunda sampai dengan memenuhi 2/3anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir;
  • Rancangan Peraturan Desa dapat disahkan apabila mendapatkan persetujuan lebih dari ½ anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yanghadir;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Bagi perangkat desa yang masih aktif dan sedang melaksanakan tugas sebagai perangkat desa, dan tidak lagi memenuhi syarat pengangkatan sebagai perangkat desa sebagai mana dimaksud peraturan desa ini, diberikan waktu selama – lamanya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan desa ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

  • Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa MAKARTI JAYA Kecamatan Taluditi ;
  • Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

 

Ditetapkan di Makarti Jaya

Pada tanggal:        Januari 2017

KEPALA DESA MAKARTI JAYA

KECAMATAN TALUDITI

 

 

 

S U H A R T O

 

 

 

Diundangkan di : Makarti Jaya

Pada tanggal :      Januari 2017

Sekretaris Desa Makarti Jaya

 

 

 

CATUR BAYU AJI, SH

 

 

 

 

 

Lembaran Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Tahun 2017 Nomor 01

 

 

 

LAMPIRAN : I  PERATURAN DESA MAKARTI JAYA

NOMOR      :  01 TAHUN 2017

TANGGAL   :       JANUARI 2017

TENTANG    : PEDOMAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

 

 

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DAN PERANGKAT DESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA MAKARTI JAYA

 

 

 

 

S U H A R T O

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan